Pada tanggal 30 Agustus 1964 dibentuk organisasi advokat dengan nama Persatuan Advokat Indonesia (Peradin). Pelopornya adalah beberapa advokat kawakan, antara lain Iskak Tjokrohadisurjo, Mohammad Roem, Lukman Wiradinata, Abidin, Hasjim Mahdan, Djamaludin Datuk Singomangkuto, Suardi Tasrif, Sukardjo, Yap Thiam Hien, Harjono Tjitrosoebeno, Nani Razak dan lainnya. Mereka ini tergolong generasi pertama advokat Indonesia.
Dalam perjalannya, Peradin ternyata memiliki lawan. Lawan itu bukan dari kalangan advokat melainkan dari pemerintah selaku penguasa. Hal itu disebabkan karena advokat yang tergabung dalam Peradin sering berhadap-hadapan dengan pemerintah. Banyak kasus besar yang dibela oleh advokat yang tergabung dalam Peradin. Alhasil kalangan penguasa Orde Baru “kepanasan” dengan organisasi advokat itu. Peradin kemudian jadi organisasi yang dicurigai Kopkamtib sehingga kalangan penguasa mulai menyusupi.
Tak bisa dipungkiri, ada kehendak pemerintah agar Peradin terpecah. Memang, sekitar tahun 1978, terbentuk organisasi advokat tandingannya. Namanya Pusat Bantuan dan Pengabdi Hukum Indonesia (Pusbadi). Ketuanya adalah RO Tambunan. Sejak itu, advokat pun terbelah jadi dua. Antara Peradin dan Pusbadi.
Ketua Mahkamah Agung saat itu, Ali Said, mencoba menyatukan semua organisasi advokat itu. Ali Said kemudian memanggil seluruh pimpinan organisasi advokat yang ada. Namun, sampai masa jabatan Ali habis, advokat belum juga bersatu. Baru di era kepemimpinan Menteri Kehakiman, Ismail Saleh, usaha itu dilakukan kembali. Pada tahun 1985, pertama kali dibuat kongres yang diikuti seluruh advokat dari berbagai organisasi. Pada kongres itu terbentuk organisasi advokat yang bernama Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) tepatnya pada tanggal 10 Nopember 1985. Pada Munas itulah, suasana perang antar advokat tak terelakkan. Antara kubu Peradin dan Pusbadi saling sikut untuk dapat posisi ketua Ikadin. Karena anggota Peradin masih terbanyak, maka yang terpilih adalah Harjono Tjitrosoebono sebagai ketua umum Ikadin dan Albert Hasibuan sebagai sekretaris Ikadin. (http://ikadin.blogspot.com/)
Dalam perjalannya, Peradin ternyata memiliki lawan. Lawan itu bukan dari kalangan advokat melainkan dari pemerintah selaku penguasa. Hal itu disebabkan karena advokat yang tergabung dalam Peradin sering berhadap-hadapan dengan pemerintah. Banyak kasus besar yang dibela oleh advokat yang tergabung dalam Peradin. Alhasil kalangan penguasa Orde Baru “kepanasan” dengan organisasi advokat itu. Peradin kemudian jadi organisasi yang dicurigai Kopkamtib sehingga kalangan penguasa mulai menyusupi.
Tak bisa dipungkiri, ada kehendak pemerintah agar Peradin terpecah. Memang, sekitar tahun 1978, terbentuk organisasi advokat tandingannya. Namanya Pusat Bantuan dan Pengabdi Hukum Indonesia (Pusbadi). Ketuanya adalah RO Tambunan. Sejak itu, advokat pun terbelah jadi dua. Antara Peradin dan Pusbadi.
Ketua Mahkamah Agung saat itu, Ali Said, mencoba menyatukan semua organisasi advokat itu. Ali Said kemudian memanggil seluruh pimpinan organisasi advokat yang ada. Namun, sampai masa jabatan Ali habis, advokat belum juga bersatu. Baru di era kepemimpinan Menteri Kehakiman, Ismail Saleh, usaha itu dilakukan kembali. Pada tahun 1985, pertama kali dibuat kongres yang diikuti seluruh advokat dari berbagai organisasi. Pada kongres itu terbentuk organisasi advokat yang bernama Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) tepatnya pada tanggal 10 Nopember 1985. Pada Munas itulah, suasana perang antar advokat tak terelakkan. Antara kubu Peradin dan Pusbadi saling sikut untuk dapat posisi ketua Ikadin. Karena anggota Peradin masih terbanyak, maka yang terpilih adalah Harjono Tjitrosoebono sebagai ketua umum Ikadin dan Albert Hasibuan sebagai sekretaris Ikadin. (http://ikadin.blogspot.com/)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar