Mengantisipasi Sejak Dini Sengketa Warisan Keluarga

Pada tulisan kali ini kami akan berbagi sesuatu yang sangat penting terkait dengan warisan. Kenapa kami katakan sangat penting? karena berdasarkan pengalaman kami selama ini munculnya perpecahan keluarga lebih banyak diakibatkan karena masalah waris. Munculnya masalah disebabkan kurangnya pengetahuan ahli waris mengenai keluarga dan tidak diantisipasi sejak dini potensi masalah terkait waris. Baik berikut ini kami sajikan cara Mengantisipasi Sejak Dini Sengketa Warisan Keluarga yang di tulis oleh Ustadz Ahmad Bisyri, Lc, MA Konsultan sekaligus pendiri Lembaga Konsultan & Training Waris.

MUQODDIMAH

Banyak orang yang ngeri membicarakan soal warisan di keluarga mereka. Banyak orang yang sungkan bertanya soal warisan keluarga kepada saudaranya sendiri. Banyak orang menahan diri dengan berbagai alasan untuk membagi warisan keluarga.

Mediasi berhasil dalam Perkara Cerai

PERTANYAAN:

Selamat pagi,

Perkenalkan nama saya Ridho, saya mau bertanya seputar proses persidangan. Yang saya tahu sidang mediasi bertujuan untuk mendamaikan pasangan yang mengajukan perceraian, pertanyaan saya adalah:

1. Jika mediasi berhasil apakah mungkin persidangan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya?
2. Apakah mungkin jika mediasi berhasil, namun putusan akhirnya perceraiannya dikabulkan.

jika mungkin, apa saja faktor yang menyebabkan kedua hal tersebut terjadi. terima kasih atas perhatiannya, semoga Bapak/Ibu berkenan menjawabnya.

Jangka Waktu Pembayaran Honorarium Advokat

Berapakah besaran honor pengacara untuk suatu kasus hukum perdata semacam wanprestasi? Apakah setiap kali bertemu untuk konsultasi juga harus membayar (di luar dari honor/fee kasus)? Apakah honor tersebut bisa diutang dulu sampai dengan kasus berhasil dimenangkan? Berapa lama tempo pembayaran honor tersebut bisa ditunggak sampai dengan kadaluwarsa menurut hukum?

Jawaban :

Menjawab pertanyaan Anda terkait besaran honorarium advokat, kami akan mengutip penjelasan dariBimo Prasetio dalam artikel Berapa Besarnya Biaya Jasa Advokat untuk Mediasi? sebagai berikut:

 

“Tidak ada ketentuan mengenai penetapan biaya jasa hukum oleh advokat. Namun pada umumnya, penentuan jasa hukum biasanya didasarkan pada beberapa variabel seperti tingkat kerumitan perkara, penggunaan waktu dalam menangani perkara, serta nilai perkara itu sendiri. Tidak ada komponen yang pasti ataupun persentase penghitungan biaya. Pada prinsipnya mengenai biaya penanganan suatu perkara merupakan kesepakatan antara advokat dengan klien.”

 

Terkait dengan komponen honorarium advokat, dalam artikel Ari Yusuf Amir: Jangan Gadaikan Reputasi Advokat dengan Membohongi Klien, Ari Yusuf membagi fee advokat ke dalam tiga klasifikasi yaitu;

1.    Lawyer fee, yang umumnya dibayar di muka sebagai biaya profesional sebagai advokat. 

2.    Operational fee, yang dikeluarkan klien selama penanganan perkara oleh advokat, dan

3.    Success fee, prosentasenya ditentukan berdasarkan perjanjian antara advokat dengan klien. Success fee dikeluarkan klien saat perkaranya menang, tapi jika kalah, advokat tidak mendapat success fee

Penjelasan selengkapnya, baca dalam artikel Fee yang Wajar untuk Advokat (Success Fee).

 

Anda juga menanyakan soal apakah honorarium bisa diutang sampai dengan kasus berhasil dimenangkan. Honorarium merupakan hak dari advokat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”). Besaran honorarium, termasuk cara pembayaran dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara advokat dengan klien (simak juga artikelTarif Advokat di Jakarta). Jumlah honorarium yang telah disepakati harus dibayar oleh klien tanpa digantungkan dengan menang atau tidaknya kasus, kecuali untuk komponen success fee.

 

Mengenai berapa lama jangka waktu pembayaran honorarium advokat, menurut advokat Rahmat S.S. Soemadipradja dalam buku Manajemen Kantor Advokat di Indonesia (Lawfirm Management in Indonesia) (hal. 87-89), biasanya untuk menagih klien advokat mengirimkan surat tagihan yang biasanya disebut dengan invoice. Advokat juga akan menerbitkan faktur pajak PPN bagi si klien. Idealnya pembayaran dari klien diterima tidak lebih dari 60 hari sejak invoice dikirimkan. Namun, dalam praktik lebih umum pembayaran diterima kurang dari 90 hari sejak invoice dikirimkan.

 

Hak dari advokat untuk menagih piutang klien memiliki daluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 1967Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”):

Pasal 1967

“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.”

 

Daluarsa penagihan piutang seseorang menjadi hapus setelah 30 tahun. Akan tetapi, hampir tidak mungkin rasanya advokat tidak menagih honorarium yang menjadi haknya hingga melebihi 30 tahun.

 

Jadi, sebagaimana ditegaskan dalam artikel Adakah Daluarsa Pembayaran Fee Advokat?, jika advokat telah memenuhi prestasinya sebagaimana telah diatur dalam kontrak penggunaan jasa advokat, namun kemudian klien tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar honorarium advokat, hal ini dapat menjadi dasar bagi advokat untuk menggugat atas dasar wanprestasi (lihat Pasal 1243 KUHPerdata) tanpa melihat berapa lama telah lewat waktu sejak pekerjaan tersebut dilakukan.

 

Jadi, honorarium merupakan hak dari advokat dan dapat disepakati dengan klien berapa besarannya. Jumlah honorarium yang telah disepakati harus dibayar oleh klien tanpa digantungkan dengan menang atau tidaknya kasus, kecuali untuk komponen success fee.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847

2.    Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Tips Memilih (Advokat/Pengacara) yang Profesional

Proses memilih Advokat/Pengacara (Perusahaan Konsultan / Kantor Konsultan) sesuai dengan kebutuhan hukumnya adalah hampir sama dengan proses memilih Dokter, Akuntan, Notaris, Arsitek dan pekerja profesional lainnya. Tentu dengan menjamin profesionalisme dalam pekerjaannya, seorang Jasa Perizinan Advokat/Pengacara harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi klien, sehingga klien dapat menilai dan percaya akan kwalitas kerja si Advokat/Pengacara. Perlu kehati-hatian dan ketelitian klien dalam memilih Jasa Perizinan dan menentukan Advokat/Pengacara untuk menangani urusan hukumnya. Agar tidak keliru dalam memilih Advokat/Pengacara yang dibutuhkan, perlu ditempuh beberapa tips di bawah ini :

1. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara tersebut benar-benar nerupakan Advokat/Pengacara resmi yang memiliki izin praktek yang masih berlaku, bukan pengcara “gadungan” atau ”Pokrol”.
2. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara memiliki kwalifikasi yang baik dalam bidang hukum tersebut.
3. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara tidak memiliki konplik kepentingan (conflict interest) dalam kasus yang ditangani.
4. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara tidak akan melakukan kongkalikong dengan pihak lawan atau Advokat/Pengacara pihak lawan.
5. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara tersebut memiliki track record yang baik dalam keAdvokat/Pengacaraan(Perusahaan Konsultan / Kantor Konsultan), termasuk menyangkut etika, moral dan kejujurnnya.
6. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara tersebut tidak pernah terlibat dalam malpraktek hukum.
7. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara adalah type pekerja keras dan berdedikasi tinggi akan profesinya serta benar berkerja demi kepentingan kliennya, bukan Advokat/Pengacara yang hanya pintar bicara lalu minta bayaran tetapi tidak becus membela kepentingan kliennya.
8. Jika anda ragu akan kredibiltas seorang Advokat/Pengacara, mintakanlah foto copy Izin Praktek Advokat yang bersangkutan (berwarna merah) yang diterbitkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia (dalam waktu dekat akan diganti dengan diterbitkan oleh PERADI), bukan kop suratnya, atau mintalah informasi tentang si Advokat/Pengacara tersebut lagsung kepada asosiasi-asosiasi Advokat/Pengacara resmi yang diakui oleh undang-undang yaitu : Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).
9. Bahwa, jika anda diperlakukan tidak sepatutnya oleh oknum Advokat/Pengacaraa, maka anda dapat melaporkan yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). (http://domba-bunting.blogspot.co.id/)

JASA HUKUM NON-LITIGASI

• Jasa Hukum Korporasi : Pendirian Perusahaan,Restrukturisasi, Akuisisi, Penggabungan & Peleburan, Pembubaran & Likuidasi.
• Jasa Hukum Investasi : Pengurusan perizinan serta penyelesaian masalah-masalah yang berhubungan dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN), maupun penanaman modal asing (PMA).
• Jasa Hukum Ketenagakerjaan : Pengurusan izin-izin ketenagakerjaan serta penyelesaian masalah-masalah perburuhan, penggunaan tenaga kerja asing, PHK, perundingan bipartit, tripartit, dll.
• Jasa Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) : Pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
• Jasa Hukum Pertanahan : Membantu pendaftaran atau peningkatan hak atas tanah, memberikan nasehat hukum untuk mencegah sengketa pertanahan serta membantu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan jual-beli, pewarisan, hibah, sewa-menyewa, dll.

Pengacara Kartu Kredit

Bapak NM.Wahyu Kuncoro SH Yang Terhormat,


Salam kenal dari saya, semoga Bapak selalu diberikan Rahmat dari Tuhan YME, amin. Kemudian, Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Bapak menyangkut hukum, khususnya yang menyangkut kartu kredit dan Personal Loan.

1.Apakah benar kartu kredit/personal loan yang bermasalah dapat diselesaikan dengan jalur hukum seperti yang diiklankan di beberapa mass media/internet? dan apakah itu sah menurut hukum kita.

2.Tindakan para debt collector yang kasar dan cenderung mengintimedasi para pemilik kartu kredit/personal loan yang "nakal" dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib dan dapat dituntut secara hukum.

3.Para debt collector apakah diberi wewenang secara luas oleh pihak bank termasuk mengambil barang-barang milik pemilik kartu kredit yang "nakal" tersebut. padahal dalam aplikasi kartu kredit tidak disebutkan bahwa bank dapat mengambil barang-barang miliknya.

atas perhatian dan jawaban yang diberikan saya
sampaikan terima kasih.

Hormat saya,


Hidayat/Ps.Minggu

Jawab :

Dalam penyelesaian kartu kredit/ personal loan tidak ada cara lain selain membayar tagihan-tagihan tersebut. Apapun dalih dan dalihnya, utang tetap harus dibayar khan ? penyelesaian dengan jalur hukum seperti yang diiklankan dapat saya pastikan merupakan suatu hal yg menyesatkan. Sayangnya hingga kini belum ada yang melaporkan oknum2 tersebut ke polisi.

Jika benar mereka yang memasang iklan tersebut adalah seorang advokat maka secara hukum dan kode etik profesi advokat mereka dapat ditindak dan dikenakan sanksi.

Sehebat apapun para debt collector tidak bs kebal hukum. Jika tindakan mereka telah bersifat melanggar hukum jelas harus segera dilaporkan untuk ditindak. Teror dan intimidasi dalam penyelesaian utang piutang bukanlah suatu cara penyelesaian.

Tindakan mengambil barang (sita-menyita) tidak dapat dilakukan tanpa adanya surat penetapan dan perintah dari Pengadilan untuk penyitaan tersebut. Secara hukum, yg berhak melakukan penyitaan adalah hanyalah Pengadilan. Dalam permasalahan kartu kredit yang sya temui belum pernah ada surat kuasa pihak bank kepada pihak ketiga untuk melakukan penyitaan barang-barang milik kreditur. Jadi kalaupun ada maka wewenang yang diberikan pihak bank tersebut dapat dipidanakan. (http://konsultasihukumgratis.blogspot.co.id/)

Konsultan Jasa Pengacara / Advokat Artis sekarang Online

Pelayanan maupun transparansi kerja Kami kedepankan untuk membantu agar jasa hukum kami menjadi beda dengan advokat hukum di Indonesia. Jasa Pengacara / Advokat Artis melayani hukum Perceraian, Hak Asasi Manusia, Internasional, Jaminan dan Penagihan Utang, Keluarga dan Waris, Kepailitan, Merger dan Akusisi, Pajak, Pasar Modal, Paten, Merek dan Hak Cipta, Perbankan dan Keuangan, Perburuhan dan Tenaga Kerja, Perusahaan Pidana, Telekomunikasi dan Teknologi dll.

Contact Us :
Monday to Friday : 
8am-6pm
Saturday: 8am-12pm
Sunday: By Appointment
Emergency hours only
Call at 081231999399 
Hunting 02196680822

Bung Pokrol, Komik Hukum di Pakoban 2015

Yuk lihat Bung Pokrol, komik bertema hukum yang ikut memeriahkan Pakoban 2015.

Pasar Komik Bandung (Pakoban) 2015 punya banyak komik menarik. Dalam acara yang diselenggarakan di Braga City Walk pada 9-10 Mei 2015 ini, salah satu karya yang muncul adalah komik Bung Pokrol yang dibuat oleh Donnie Satriadharma.
Ditemui di stannya, Bung Pokrol adalah komik strip yang dimuat di situs hukum Hukumpedia.com, yang mana komik ini mengadaptasikan berbagai peristiwa hukum dengan cara yang ringan dan segar. Bung Pokrol sendiri berasal dari kata pokrol, sebutan untuk orang dengan pengetahuan yang memberikan nasihat hukum namun bukan pengacara.
Berbeda dengan komik lain yang menjadikan hukum sebagai materi sampingan atau kerangka peristiwa, Bung Pokrol menawarkan cara baru melihat berbagai masalah dalam masyarakat dilihat dari sudut pandang hukum secara santai.
“Saudara saya kan seorang pengacara, saya sendiri sebagai seorang sarjana desain visual, tapi akhirnya mulai tertarik bikin komik-komik kecil. Pertama-tama bikin komik parodi kasus Cicak vs Buaya, nah di komik itu si cicak yang menang,” tutur Donnie pada KAORI.
Keahliannya dilirik oleh situs Hukumpedia. Dua tahun lalu, Hukumpedia sedang mencari ilustrator untuk memberi sedikit hiburan di tengah situsnya yang cukup “berat.” Donnie pun memulai pekerjaannya sebagai artis lepas di situs tersebut.

Membuat komik hukum bukan perkara mudah bagi Donnie. Selama perjalanannya, ia pun ikut membaca berbagai undang-undang. Tetapi ia tetap berusaha mengambil kasus-kasus hukum yang “nyentrik” tapi nyata.
“Misalnya kasus anak SD yang dipidana karena makan donat di kantin sekolah. Ada juga kasus yang lain, kasus gugatan cerai tapi yang mau bercerai dua-duanya waria.”
Bagi Donnie, Pakoban juga acara pertamanya sebagai seorang komikus. Ia berencana mengembangkan komiknya ke depan supaya bisa merangkul lebih banyak pembaca.
“Tapi harus seizin orang di hukumpedia dulu,” tuturnya.
KAORI Newsline | oleh Kevin W

Prosedur Menjadi Advokat Sejak PKPA Hingga Pengangkatan

Pertanyaan:

Bagaimana prosedur serta mekanismenya dalam mengikuti ujian advokat dari awal beserta persyaratan-persyaratan teknisnya dari proses magang sampai kita memperoleh kartu advokat? Tolong jelaskan secara detil.

dianuno

• 
  
• 
  

Jawaban:

Diana Kusumasari, S.H., M.H.

Tahapan-tahapan untuk dapat diangkat menjadi advokat:

1.      Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (“PKPA”);

2.      Mengikuti Ujian Profesi Advokat (“UPA”);

3.      Mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat;

4.      Pengangkatan dan Sumpah Advokat.

 

I.             PKPA

PKPA dilaksanakan oleh organisasi advokat. Yang dapat mengikuti PKPA adalah sarjana yang berlatar belakang/lulusan (lihat penjelasan Pasal 2 ayat [1] UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat):

1.      Fakultas Hukum;

2.      Fakultas Syariah;

3.      Perguruan Tinggi Hukum Militer; atau

4.      Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

 

Persyaratan calon peserta PKPA (lihat Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat):

a.      Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi;

b.      Menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi ijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan yang telah dilegalisir;

c.         Menyerahkan 3 (tiga) lembar foto berwarna ukuran 4x6;

d.      Membayar biaya yang telah ditetapkan untuk mengikuti PKPA, yang dibuktikan dengan fotokopi bukti pembayaran;

e.      Mematuhi tata tertib belajar;

f.   Memenuhi ketentuan kehadiran sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari seluruh sesi PKPA.

 

Sertifikat PKPA

Apabila peserta telah mengikuti PKPA sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka yang bersangkutan akan diberikan sertifikat oleh penyelenggara PKPA (lihat Pasal 11 Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat).

 

 

II.          UPA

Setelah mengikuti PKPA, calon advokat harus mengikuti UPA yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Dalam UPA yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (“Peradi”) ditentukan bahwa yang dapat mengikuti UPA adalah pihak-pihak yang telah mengikuti PKPA yang diselenggarakan perguruan tinggi atau institusi lain yang mendapat persetujuan dari PERADI.

 

Persyaratan umum mengikuti UPA:

1.      Warga Negara Indonesia;

2.      Mengisi Formulir pendaftaran, dengan melampirkan:

a.      Fotokopi KTP;

b.      Fotokopi Bukti Setor Bank biaya ujian advokat;

c.      Pas foto berwarna 3 X 4 = 4 lembar;

d.      Fotokopi Ijasah (S1) berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkannya;

e.      Fotokopi Sertifikat pendidikan khusus profesi advokat.

 

Peserta yang lulus UPA akan menerima sertifikat lulus UPA dari organisasi advokat.

 

III.       MAGANG

Untuk dapat diangkat menjadi advokat, seorang calon advokat harus mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, yang penting adalah magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun (lihat Pasal 3 ayat [1] huruf g UU Advokat).

 

Persyaratan umum calon advokat magang

Calon Advokat yang hendak menjalani magang wajib mengajukan permohonan magang kepada Kantor Advokat yang memenuhi persyaratan dengan syarat-syarat sebagai berikut (lihat Pasal 5 Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat):

a.      Warga negara Indonesia;

b.      Bertempat tinggal di Indonesia;

c.      Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;

d.      Lulusan pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”);

e.      Telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh PERADI dan telah lulus Ujian Advokat.

 

Dokumen-dokumen yang harus diserahkan

Berikut adalah dokumen-dokumen yang harus diserahkan ke Peradi dalam rangka memenuhi prasyarat magang calon advokat:

a.      surat pernyataan Kantor Advokat

b.      Laporan Penerimaan Calon Advokat Magang

c.      Fotokopi KTP calon Advokat magang

d.      Pas foto berwarna (berlatar belakang warna biru) dari calon advokat ukuran 2x3 dan 3x4 masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar

e.      Surat pernyataan tidak berstatus pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI atau Kepolisian RI atau pejabat negara

f.       Fotokopi ijazah pendidikan tinggi hukum yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi hukum yang mengeluarkannya

g.      Fotokopi sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Peradi

h.      Fotokopi sertifikat kelulusan Ujian Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Peradi

i.        Fotokopi kartu tanda pengenal advokat (KTPA) pimpinan kantor advokat dan advokat pendamping

j.        Surat keterangan dari kantor advokat

k.      Laporan penanganan perkara bagi calon advokat yang telah bekerja dan telah ikut membantu penanganan sedikitnya 3 (tiga) perkara pidana dan 6 (enam) perkara perdata dari advokat pendamping

l.        Surat keterangan honorarium/slip gaji/bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau kartu Jamsostek dari kantor advokat atau surat keterangan pengganti tidak mendapatkan gaji.

 

Peradi akan mengeluarkan Izin Sementara Praktik Advokat segera setelah diterimanya Laporan Penerimaan Calon Advokat Magang dari Kantor Advokat (lihat Pasal 7A Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat). Laporan sebagaimana disebut di atas harus pula disertai dengan pas foto berwarna Calon Advokat (lebih disukai yang berlatar belakang biru) berukuran 2x3 sebanyak 3 lembar.

 

Kewajiban calon advokat magang

Berikut ini adalah hal-hal yang wajib dipenuhi calon advokat magang selama melaksanakan magang di kantor advokat (lihat Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat):

1.      Selama masa magang (2 tahun), Calon Advokat harus membuat sedikitnya 3 (tiga) laporan persidangan (Laporan Sidang) perkara pidana yang bukan merupakan perkara sumir dan 6 (enam) Laporan Sidang perkara perdata, dengan ketentuan;

a.      Laporan-laporan Sidang tersebut adalah laporan atas setiap sidang yang dimulai pada sidang pertama sampai dengan adanya putusan atas masing-masing perkara dimaksud.

b.      Perkara-perkara dimaksud tidak harus merupakan perkara-perkara yang ditangani oleh Kantor Advokat tempat Calon Advokat melakukan magang.

2.      Selama masa magang, calon advokat dapat diberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik di bidang lainnya kepada Calon Advokat, antara lain:

a.      Berpartisipasi dalam suatu pekerjaan kasus atau proyek, baik di bidang litigasi maupun non-litigasi;

b.      Melakukan riset hukum di dalam maupun di luar Kantor Advokat;

c.      Menyusun konsep, laporan tentang pekerjaan yang dilakukannya berupa memo, minuta, korespondensi e-mail, perjanjian-perjanjian, dan dokumen hukum lainnya;

d.      Menerjemahkan peraturan, memo, artikel dari bahasa Indonesia ke bahasa asing ataupun sebaliknya; dan/atau

e.      Menganalisa perjanjian atau kontrak.

 

Hak-hak calon advokat magang

Calon advokat yang melaksanakan magang di kantor advokat memiliki hak-hak sebagai berikut (lihat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat dan Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat):

1.      Berhak didampingi oleh advokat pendamping selama masa magang di kantor advokat;

2.      berhak tidak dimintai imbalan oleh kantor advokat tempat melakukan magang;

3.      berhak diberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik;

4.      berhak menerima Izin Sementara Praktik Advokat dari Peradi sesuai ketentuan;

5.      berhak diikutsertakan di dalam surat kuasa, dengan syarat bahwa di dalam surat kuasa tersebut, terdapat Advokat Pendamping;

6.      di akhir masa magang, calon advokat berhak mendapatkan Surat Keterangan Magang dari kantor advokat sebagai bukti bahwa Calon Advokat tersebut sudah menjalani magang untuk memenuhi persyaratan magang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat.

 

Larangan bagi calon advokat magang

Calon advokat yang melaksanakan magang dilarang melakukan hal-hal di bawah ini (lihat Pasal 7B Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat):

1.      memberikan jasa hukum secara langsung kepada klien, tetapi semata-mata mendampingi/membantu Advokat Pendamping dalam memberikan jasa hukum

2.      Calon Advokat pemegang Izin Sementara tidak dapat menjalankan praktik Advokat atas namanya sendiri.

 

IV.        PENGANGKATAN DAN SUMPAH ADVOKAT

Untuk dapat diangkat sebagai advokat, calon advokat harus telah memenuhi tahapan-tahapan dan persyaratan sebagaimana diuraikan di atas. Selain itu, ada syarat lain yakni telah berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun (lihat Pasal 3 ayat [1] huruf d UU Advokat).

 

Setelah diangkat oleh organisasi advokat, calon advokat resmi berstatus sebagai advokat. Namun, advokat yang baru diangkat oleh organisasi advokat belum dapat menjalankan profesinya sebelum melalui tahapan atau persyaratan selanjutnya yaitu mengucapkan sumpah advokat.

 

Sumpah advokat diatur dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU Advokat, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

 

“Pasal 4

(1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

-          bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

-          bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;

-          bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;

-          bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;

-          bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;

-          bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

(3) Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.”

 

Toga advokat

Saat mengucapkan sumpah/janji advokat di sidang terbuka Pengadilan Tinggi, advokat wajib mengenakan toga advokat. Toga advokat adalah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.07.UM.01.06 Tahun 1983 Tanggal: 16 Desember 1983.

 

Menjadi anggota organisasi advokat

Menurut Pasal 30 ayat (2) UU Advokat, setiap advokat yang diangkat berdasarkan UU Advokat wajib menjadi anggota Organisasi Advokat. seperti diketahui pengangkatan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat (lihat Pasal 2 ayat (2) UU Advokat).

 

Buku daftar anggota dan kartu advokat

Nama advokat yang menjadi anggota Organisasi Advokat dicantumkan dalam Buku Daftar Anggota. Di dalam Buku Daftar Anggota dicantumkan pula nomor induk/keanggotaan advokat pada Organisasi Advokat.

 

Tanda keanggotaan pada Organisasi Advokat juga ditunjukkan dengan kartu tanda pengenal advokat yang mencantumkan nomor induk/keanggotaan advokat. Dalam menjalankan tugas profesinya sehari-hari, kartu tanda pengenal advokat harus selalu dibawa oleh advokat sebagai bagian dari identitas diri dan profesional advokat.

 

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

2.      Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat

3.      Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat

4.      Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat

5.      Petunjuk Teknis Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

193919 hits
Di: Profesi Hukum
sumber dari: Bung Pokrol

Dinas Syariat Islam latih 50 pengacara Syar'i

Berlakunya Syariat Islam di Aceh

 Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh kembali memberikan pembekalan kepada 50 pengacara agar terampil beracara sesuai etika kepengacaraan dalam Islam demi tegaknya syariat Islam di Aceh. Kegiatan untuk mencetak pengacara syar’i itu berisi sosialiasi Qanun Hukum Acara Jinayah dan Qanun Jinayah di Aceh, serta pembekalan tentang etika beracara dalam Islam.
Mengutip Serambi Indonesia, acara ini dibuka resmi oleh Kadis DSI Aceh, Prof Dr Syahrizal Abbas MA di Hotel Rasamala Banda Aceh, Selasa (5/5) malam dan akan berlangsung hingga 7 Mei 2015. Prof Syahrizal menyampaikan bahwa tugas kepengacaraan dalam Islam sangatlah mulia. Malah banyak sahabat Nabi Muhammad yang berprofesi sebagai pengacara, seperti halnya Ali bin Abi Thalib.
Menurut Kepala DSI Aceh, perlu adanya komitmen dan pemahaman bersama untuk menyukseskan pelaksanaan syariat Islam secara kafah di Aceh. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh bertanggung jawab menyampaikan informasi terkait syariat kepada seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali kepada para pengacara yang bertugas di provinsi istimewa ini.
DSI sebagai instansi terkait, kata Prof Syahrizal, secara kontinyu melakukan upaya-upaya sosialisasi untuk satu tujuan, yakni memastikan bahwa syariat Islam benar-benar dapat berjalan maksimal di tengah-tengah masyarakat Aceh.
Sementara Ketua Panitia Pelaksana, Dr Munawar A Djalil MA yang juga Kabid Hukum DSI Aceh dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk mempersiapkan pengacara syar’i yang mampu memahami ketentuan-ketentuan hukum tentang pelaksanaan syariat Islam dan mampu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara profesional dan bermartabat.
Menurut Munawar, Pasal 2 dan Pasal 75 Qanun Hukum Acara Jinayat mengamanahkan bahwa salah satu asas terpenting bahwa terdakwa bisa mendapatkan bantuan, kepastian, dan keadilan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sampai kepada pelaksanaan ‘uqubat (hukuman). “Nah, dalam konteks inilah keberadaan pengacara sangat dibutuhkan,” katanya. (azm/arrahmah.com)

Klinik Hukum Harus Ajarkan Sosial Justice

banjarmasinpost.co.id

Sosialisasi diadakan di ruang Mr Soedjono Fakultas Hukum Unlam atas kerjasama FH UI, FH Unlam, dan USAID, Senin (31/8/2015). 

 

Setelah sukses menyosialisasikan klinik hukumnya di Universitas Cendana, Universitas Negeri Solo, dan Andalas, giliran Universitas Lambung Mangkurat Unlam mendapatkan diseminasi tentang pengadaan klinik hukum di kampus Fakultas Hukum.
Sosialisasi diadakan di ruang Mr Soedjono Fakultas Hukum Unlam atas kerjasama FH UI, FH Unlam, dan USAID, Senin (31/8/2015).
Acara nukan hanya dihadiri para dosen dari FH Unlam, melainkan juga perwakilan dosen dari Fakultas Hukum Uniska, dan Uvaya. Acara yang diadakan selama dua hari ini membahas tentang pelaksanaan klinik hukum yang sudah berjalan di FH UI.
"Rasanya sangat sayang jika kami hanya merasakan manfaat adanya klinik hukum untuk kami, dari itu kami mengadakan sosialisasi untuk universitas lain, bukan hanya di pulau Jawa tapi juga di pulau lain," ujar Ketua Unit Laboratorium Klinik Hukum dan Kompetisi Mahasiswa Hukum UI, Febby Mutria.
Klinik hukum seperti yang dijalankan FH UI, dijadikan sebuah mata kuliah dua SKS yang mengajak mahasiswa untuk terjun langsung dalam permasalahan hukum di masyarakat. Mereka akan belajar langsung teknik wawancara, investigasi, dan menghadapi klien.
Mahasiswa nantinya juga akan belajar sosial justice, menangani permasalahan masyarakat dalam bidang sosial, yaitu membantu masyarakat melalui sentuhan sosial.
"Jadi mereka tidak hanya berpikir menjadi sarjana hukum untuk memperoleh uang, namun juga menjadi mahasiswa yang bisa menegakkan keadilan di masyarakat," tutupnya.
sumber: BANJARMASINPOST.CO.ID

Penghinaan Ringan

Bung Pokrol yang baik, mohon penjelasan mengenai pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan. Bagaimana caranya mengadukan orang yang telah melakukan penghinaan ringan? Apa konsekuensinya jika hal itu ternyata bukan penghinaan ringan?

ummu fathan

• 
  
• 
  

Jawaban:

Shanti Rachmadsyah, S.H.

Bunyi pasal 315 KUHP yang mengatur tentang penghinaan ringan adalah sebagai berikut:

 

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

 

Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, untuk dapat dikatakan sebagai penghinaan ringan, maka perbuatan itu dilakukan tidak dengan jalan “menuduh suatu perbuatan”. Penghinaan yang dilakukan dengan “menuduh suatu perbuatan” termasuk pada delik penghinaan (lihat pasal 310 KUHP) atau penghinaan dengan tulisan (lihat pasal 311 KUHP). Penghinaan yang dilakukan dengan jalan selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “bajingan” dan sebagainya, dikategorikan sebagai penghinaan ringan.

 

Selanjutnya, Soesilo menjelaskan bahwa untuk dapat dihukum, penghinaan itu – baik lisan maupun tulisan – maka penghinaan itu harus dilakukan di tempat umum. Yang dihina sendiri tidak perlu berada di situ. Pengecualiannya adalah:

1.      Apabila orang yang dihina berada di situ melihat dan mendengar sendiri penghinaan tersebut.

2.      Apabila penghinaan dilakukan dengan surat (tulisan), maka surat itu harus dialamatkan kepada yang dihina.

 

Kata-kata atau kalimat apakah yang dianggap menghina itu, bergantung pada tempat, waktu, dan keadaan, ialah menurut pendapat umum di tempat itu. Penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan, misalnya dengan meludahi muka, atau sodokan, pukulan atau dorongan yang tidak seberapa keras, bisa juga dikategorikan sebagai penghinaan.

 

Untuk melaporkan penghinaan ringan tersebut, Anda dapat datang ke kantor polisi terdekat dan melaporkan hal tersebut pada petugas polisi di kantor polisi tersebut.

 

Apabila perbuatan yang Anda adukan bukan penghinaan ringan, dan bukan pula tindak pidana, maka polisi akan menghentikan penyelidikannya. Namun apabila ternyata tindakan yang Anda adukan bukan penghinaan ringan, melainkan merupakan tindak pidana lain, maka polisi yang akan menentukan pasal apa yang cocok digunakan untuk tindak pidana tersebut.

 

Demikian jawaban singkat dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 732)

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Klinik PKBH

Nama Organisasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tempat dan Waktu Pendirian LKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia didirikan di Yogyakarta secara de facto pada tahun 1976, namun secara de jure adalah pada 23 Juli 1978. Pendiri LKBH LKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia didirikan oleh beberapa aktivis mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) dan di dukung oleh beberapa dosen yang memiliki komitmen terhadap penegakan hukum (law enforcement) di tanah air, khususnya “access to justice” bagi warga masyarakat yang kurang mampu baik secara ekonomi, sosial maupun politik serta warga masyarakat yang terpinggirkan. Kedudukan LKBH Adalah sebuah lembaga independen yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dasar Pemikiran Pendirian LKBH Sistem politik yang dibangun dan dijalankan pada masa itu sangat berpengaruh tidak hanya terhadap produk hukum yang dilahirkan yang sangat kental dengan  materi muatan “hukum yang otoriter” yang cenderung bersifat “status quo”, namun juga penegakan hukum (law enforcement) yang cenderung tidak berpihak kepada keadilan, tetapi lebih berpihak kepada “kemauan” penguasa. Di samping itu, kurang transparannya biaya berperkara di pengadilan, sulitnya mendapatkan pengacara dan lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang memiliki komitmen untuk penegakan keadilan dan kepedulian terhadap warga masyarakat yang kurang mampu dan yang terpinggirkan telah semakin menjauhkan warga masyarakat tersebut untuk mendapatkan keadilan (access to justice). Sebagaimana diketahui sebagian besar masyarakat kita masih dalam taraf garis kemiskinan. Jangankan untuk membayar biaya perkara ke pengadilan dan membayar pengacara (advokat), untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang bersifat primer saja mereka sudah mengalami kesulitan. Sementara itu, dalam waktu yang bersamaan kebutuhan terhadap keadilan juga sangatlah mereka butuhkan terutama terkait dengan pemenuhan dan perlidungan terhadap hak-hak mereka. Melihat situasi sulit dan kompleks yang dihadapi oleh warga masyarakat tersebut, beberapa aktivis mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan didukung oleh beberapa dosen menggagas berdirinya sebuah lembaga yang memiliki komitmen dan kepedulian dalam memberikan “bantuan hukum” kepada warga masyarakat yang kurang mampu dan yang terpinggirkan itu. Lembaga yang dimaksud kemudian dikenal dengan nama “Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum” yang disingkat dengan “LKBH”. Dalam perkembangannya, LKBH tidak hanya sekedar memberikan “bantuan hukum” kepada warga masyarakat, tetapi lebih dari itu juga telah berfungsi sebagai semacam “laboratorium” civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (dosen, alumni, dan mahasiswa) dalam melakukan pengabdian bagi masyarakat di bidang hukum dan sekaligus berfungsi sebagai tempat praktek hukum mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak hanya menguasai teori dan hukum positif, tetapi juga memiliki pengalaman praktek hukum (seperti pembuatan rekes-rekes hukum, pemberian penyuluhan hukum dan konsultasi hukum, serta mendampingi advokat ke berbagai institusi pemerintah, swasta, dan penegak hukum, yakni: pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian) . Dengan demikian, sistem perkuliahan di Fakultas Hukum UII didesain secara komprehensif dengan meletakkan praktek hukum sebagai salah satu dari keunggulan “kompetitif”.