Empat Kiat Jadi Advokat Kepailitan yang Handal

Jika tak mau dicurangi, jangan curangi orang lain.

Para calon advokat yang dilantik dan diambil sumpahnya. Foto: RES (Ilustrasi).

Menjadi advokat di bidang kepailitan bukan pekerjaan mudah. Setidaknya, ini pandangan dari advokat yang cukup senior menangani kasus-kasus kepailitan, Ricardo Simanjuntak. Ada banyak hal yang perlu dipahami dan dilakukan untuk menjadi advokat kepailitan yang handal.

Ricardo yang pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) ini berbagi beberapa kiat untuk menjadi pengacara kepailitan yang sukses. Berikut kiat-kiat dari Ricardo sebagaimana dirangkum oleh hukumonline ketika ditemui usai menjadi pembicara sebuah pelatihan untuk para in House Counsel di Jakarta, Kamis (11/6):

1. Pahami UU Kepailitan

Ricardo mengatakan langkah pertama bila seseorang ingin berkiprah sebagai advokat di bidang kepailitan adalah memahami UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Menurutnya, memahami UU ini harus sampai ke akar-akarnya, yakni apa filosofi UU ini dilahirkan.

“Pertama sekali memang seorang advokat harus memahami dulu filosofi hukum kepailitan atau arti undang-undang kepailitan itu dibuat apa?” ucap Ricardo.

Ricardo menjelaskan banyak orang yang sering salah sangka menafsirkan tujuan utama UU ini. Banyak orang, lanjutnya, menilai tujuan utamanya adalah untuk memaksa debitur atau kreditur; atau untuk kepentingan debitur atau kreditur. “Padahal itu kan hanya tujuan antara,”  tegasnya.

“Tujuan akhirnya sebenarnya yang paling tepat dari Undang-Undang Kepailitan adalah, dia merupakan undang-undang yang memastikan bahwa seluruh pelaku usaha melakukan aktivitas usahanya secara baik dan benar. Dia tidak bisa misalnya melakukan ekspansi dengan cara tidak terukur,” tutur founder Ricardo Simanjuntak & Partners ini.

Ricardo menambahkan pelaku usaha harus memahami tren dalam pembangunan produk. Selain itu, pengusaha harus juga memahami hal-hal yang berhubungan dengan tata cara pengelolaan yang baik dan benar. Dia juga harus punya rasa malu apabila tidak memegang komitmen. Ini lah yang harus disampaikan advokat kepada kliennya.

2. Jangan Lupakan Juga Aturan Terkait dan Hukum Acara

Selain UU Kepailitan, jangan pula lupakan peraturan perundang-undangan terkait. Ricardo menyebut sederet undang-undang yang perlu “dilahap habis” oleh para calon advokat kepailitan. Berikut adalah deretan UU tersebut:

• UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• UU Perkoperasian
• UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan
• UU lain yang berkaitan dengan penjaminan

Ricardo menilai bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan sangat kompleks, sehingga pemahaman yang utuh sangat dibutuhkan. “Dengan pemahaman itu, akan membangun sikap dia (para calon advokat kepailitan,-red), dan juga tentunya dia memahami hukum acara. Itu menjadi basis dari persiapan dia,” ujarnya.

Selain itu, Ricardo juga mengingatkan para advokat tidak melupakan dasar dari kepailitan, yakni hukum perdata beserta hukum acara perdata. “Dia harus sangat-sangat paham. Pemahaman dia tidak cukup B, tapi harus A+. Dari pemahaman itu, maka dia akan masuk ke dunia praktik. Di praktik itu lah dia akan mematangkan,” tukasnya.

3. Bertindak Secara Benar

Nah, setelah memahami seluruh aturan itu secara utuh, maka selanjutnya perlu bertindak secara benar berdasarkan aturan-aturan tersebut.  “Dalam konteks ini, dia bisa memberikan advise yang benar buat kliennya, dia bisa memberikan satu pelajaran buat kliennya untuk misalnya memahami hal-hal mana yang sepatutnya dilakukan,” sambung Ricardo.

Ricardo mengatakan seorang advokat yang baik adalah advokat yang memastikan bahwa dia akan berarti buat kliennya. Maksudnya, berarti dalam meng-advise kliennya. 

Selain “mengajarkan” klien atas hal-hal yang patut dilakukan, advokat juga perlu mengingatkan bahwa dalam proses berperkara – khususnya dalam perkara kepailitan – bila kliennya tak mau dicurangi, maka jangan pula melakukan hal mencurangi orang lain.

“Advokat pun kalau merasa hakim curang, itu adalah satu bencana, maka dia pun tidak boleh berlaku curang,” ujarnya.

4. Belajar, Belajar dan Belajar

Ricardo mengatakan bertindak secara benar akan menciptakan hal yang positif, yakni advokat akan terus belajar ketika menangani sebuah kasus. “Jika advokat itu melakukan sesuatu dengan benar, dia memaksa otaknya bekerja, ilmunya berguna. Karena advokat yang baik adalah advokat yang juga memastikan bahwa dia mempunyai ilmu yang cukup dan juga moral yang baik,” ungkap Ricardo.

Selain itu, Ricardo melanjutkan, untuk menjadi hebat tak perlu harus berasal dari lawfirm-lawfirm besar. Yang diperlukan advokat adalah belajar dan terus belajar.  “Nggak ada kata cukup dalam belajar. Karena jadi advokat pun kita masih punya pola untuk terus melanjutkan (pelajaran-pelajaran, red) itu,” tukasnya.

“Saya sudah hampir 23 tahun menjadi advokat dan saya terus belajar. Saya sekolah terus ini. Nggak ada hari tanpa belajar karena advokat itu adalah profesional yang tidak jauh dari kampus. Dia sama seperti dosen, dia terus akan menggali ilmu,” pungkasnya. (www.hukumonline.com)