Pemerintah daerah tampaknya masih menafikan fungsi
karst di Pegunungan Kendeng, Pati, Jawa Tengah. Padahal daerah CAT (Cekungan
Air Tanah) Watu Putih saja mempengaruhi lebih 600 ribu jiwa di 14 kecamatan di
sekitarnya. Hilangnya fungsi resapan menyebabkan hilangnya jeda waktu air
tersimpan dan memperbesar peluang terjadinya bencana banjir.
=================
Sejumlah warga kawasan lereng Pegunungan Kendeng tampak bersuka
cita menyambut putusan hakim di PTUN Semarang. Hari itu warga Pegunungan
Kendeng memenangkan gugatan atas penolakan pembangunan pabrik semen di wilayah
mereka, melalui sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, yang
pembacaan putusannya lebih dari tujuh jam, Selasa (17/11).Putusan dibacakan
secara bergantian oleh majelis hakim yang diketuai Elfi Ery Ritonga.
Sebelum putusan selesai, warga dari Pegunungan Kendeng menggelar
aksi di depan PTUN Semarang dan menyampaikan dukungan terhadap gugatan mereka
atas penolakan pembangunan pabarik semen, serta perjuangan mereka atas
pelestarian lingkungan tempat tinggal mereka.
Sebagaimana dilansir Kantor Berita Antara, warga empat
desa di Kabupaten Pati yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli
Pegunungan Kendeng mengajukan gugatan di PTUN Kota Semarang terhadap Bupati
Pati tentang penerbitan izin lingkungan atas rencana pembangunan pabrik semen
di wilayah tersebut. Pembangunan pabrik senilai Rp7 triliun tersebut
diprakarsai oleh PT Sahabat Mulia Sakti --anak perusahaan PT Indocement Tunggal
Prakarsa.
Seperti diberitakan sebelumnya, penolakan warga terhadap pembangunan
pabrik semen tersebut untuk menjaga kelestarian alam tempat tinggal mereka.
Pegunungan Kendeng Utara merupakan hamparan perbukitan karst yang terbentang
luas dari Kabupaten Grobogan di bagian selatan, Rembang, Blora, hingga
Kabupaten Pati di bagian utara.
Hamparan bentang alam karst Kendeng Utara meliputi hamparan
bukit-bukit kapur kerucut, ribuan mata air pada rekahan batuan dan
sungai-sungai bawah tanah dalam gua serta candi dan fosil bersejarah. Warga merasa
khawatir pembangunan pabrik semen akan memakan lahan pertanian dan menyusutkan
sumber mata air, mengganggu ekosistem dan membawa polusi.
"Karst pasti berada di batu gamping dan batu gamping itu
satu-satunya bahan baku semen. Jadi kalau membangun pabrik semen pasti merusak
karst. Padahal karst, dalam peraturan tata ruang, harusnya dilindungi,"
kata Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(Walhi) Nasional Muhnur Satyahaprabu, sebagaimana dikutip Antara.
Lebih jauh Muhnur (yang juga Kuasa Hukum Jaringan Masyarakat Peduli
Pegunungan Kendeng/JMPPK untuk kasus konflik warga Pati vs PT. Indocement dan
kasus konflik warga Rembang vs PT Semen Indonesia) memaparkan sejumlah hal
penting yang terjadi di Rembang selama kasus penolakan terhadap kehadiran PT
Semen Indonesia ini berlangsung. Dia
menilai pemerintah daerah masih menafikan fungsi karst di Pegunungan Kendeng. Padahal
daerah CAT (Cekungan Air Tanah) Watu Putih yang terdapat di Rembang saja diandalkan
lebih dari 600 ribu jiwa di 14 kecamatan di Kabupaten Rembang untuk memenuhi
kebutuhan air.
Dalam konteks bencana, hilangnya fungsi resapan CAT menyebabkan
hilangnya jeda waktu air tersimpan sehingga pada saat musim hujan, air langsung
terbuang dan besar kemungkinan menyebabkan banjir. “Pegunungan Kendeng
membentang dari Rembang, Pati hingga Blora, namun sangat disayangkan bahwa
masih banyak wilayah di pegunungan tersebut yang belum ditetapkan sebagai
kawasan karst yang harus dilindungi oleh pemerintah,” terang Muhnur.
Kehadiran pabrik semen bukan hanya memecah belah warga menjadi
dua kubu, tetapi juga memecah belah keharmonisan rumah tangga. Joko Prianto,
seorang pejuang lingkungan yang ingin mempertahankan kelestarian dan mata air
di Pegunungan Kendeng ditinggalkan oleh istrinya yang menganggap kehadiran
pabrik semen akan memberi manfaat bagi ekonomi warga. Namun, masih kata Muhnur,
pekerjaan yang dijanjikan oleh PT Semen adalah pekerjaan pembangunan pabrik
(kuli bangunan) yang akan berakhir apabila pabrik sudah berdiri, sementara
tenaga kerja ahli tetap mengambil dari luar Rembang. Selain Joko Prianto,
banyak pula keluarga lainnya yang mengalami perpecahan dalam rumah-tangganya.
Aksi-aksi intimidasi juga terjadi pada warga yang menolak
pendirian pabrik semen. Muhnur mengatakan, telah terjadi aksi premanisme berupa
kekerasan verbal dan fisik, yang merupakan kepanjangan tangan pihak perusahaan
swasta dan pemerintah daerah, di luar tangan-tangan formalnya, untuk membungkam
aksi penolakan terhadap pabrik semen di Rembang. Dia mencontohkan, tenda-tenda
darurat yang dihuni ibu-ibu petani Rembang selama 522 hari di lokasi
pembangunan pabrik, yang merupakan bentuk aksi penolakan terhadap pabrik semen
di Rembang, ditutup portal dan dijaga oleh aparat Brimob. Dia berpendapat, ini
jelas merupakan bentuk intimidasi dan keberadaan Brimob di sana menunjukkan
jelas keberpihakan polres. Tidak ada akses secara langsung bagi masyarakat
untuk masuk dan mengunjungi ibu-ibu petani yang kondisi kehidupan mereka di
tenda sangat memprihatinkan tersebut.
Intimidasi dilakukan pula oleh pihak perusahaan. Muhnur
menerangkan, tak jarang pihak perusahaan mendatangi Joko Prianto, penggugat I
PT SI untuk mengingatkan agar ia berhati-hati dalam kasus ini. Meski tak ada
gertakan fisik tapi jelas ini merupakan bentuk intimidasi, tegas Muhnur.
Sementara itu, aksi pemukulan yang dilakukan pada Juni 2014 terhadap tiga orang
ibu-ibu yang menolak pabrik semen, sampai hari ini tidak menemui kejelasan
kasusnya.
Bagaimana kepedulian Gubernur Jawa Tengah dalam menghadapi
konflik petani versus pabrik semen ini? Muhnur menyatakan bahwa gubernur
memiliki kewenangan yang cukup tinggi, apalagi berdasarkan UU No 23 tahun 2014
yaitu izin (amdal) bisa dibatalkan oleh gubernur. Gubernur bisa merevisi atau
mengaudit, itu kewenangannya, sebab gubernur yang menerbitkan izin itu. Namun,
kata dia, tampaknya Gubernur tidak rela mencabut izin yang diterbitkannya.
Yang terjadi, menurut Munhur, Gubernur menyuruh menyelesaikan
persoalan ini di pengadilan yang berarti membiarkan masyarakatnya bertarung
sendirian secara hukum melawan pemerintah daerah dan perusahaan besar yang
mapan secara ekonomi, secara pendidikan dan mapan segalanya.
Pembangunan pabrik semen juga akan mengancam keberagaman flora
di kawasan Pegunungan Kendeng. Pegunungan Kendeng Utara adalah surga bagi
beragam fauna seperti bangsa burung. Di sini ada sekitar 45 spesies burung.
Secara legal formal, dalam PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRW
(Rencana Tata Ruang Wilayah) Nasional menyatakan bahwa kawasan karst masuk
dalam areal Kawasan Lindung Nasional. Walaupun sangat kering di permukaannya,
namun di bagian bawah kawasan ini banyak ditemukan sumber-sumber mata air.
Repotnya, Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029
mengatakan hal yang berbeda, di mana pada pasal 80 tertulis bahwa, Kawasan
pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara terletak di
Kawasan Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora,
Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus.
Kekayaan alam berupa bentang alam karst yang merupakan bahan
baku utama semen menjadi incaran untuk ditambang. Pada tahun 2010, Pemerintah
Jawa Tengah menyelesaikan Perda Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029. Perda itu selaras dengan
instruksi Presiden SBY, yaitu Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010 tentang
Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. Berdasarkan
instruksi itu, hingga akhir tahun 2010 seluruh provinsi dan kabupaten/kota
harus sudah menyelesaikan RTRW dan memperdayakannya.
JMPPK secara intensif menolak Perda RTRW ini, sejak masih
berbentuk rancangan perda. JMPPK mendasarkan penolakan pada, pertama,
perda ini berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, sehingga menempatkan pemodal
pada posisi yang kelewat strategis. Kedua, perda ini tidak
mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan karena tidak
disertai KLHS dan Naskah Akademik. Ketiga, perda ini tidak memperhatikan
kebutuhan dan kondisi masyarakat, dan minimnya ruang partisipasi masyarakat. Keempat,
perda ini mengatur Kawasan pertambangan mineral dan batubara di kawasan
Pegunungan Kendeng di Kabupaten Kudus, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan.
“Perda ini yang menetapkan kawasan Pegunungan Kendeng sebagai
kawasan industri dan pertambangan. Hal ini mengancam kelestarian air yang
menjadi kebutuhan pokok petani,” ujar Zainal Arifin, dari LBH Semarang, kepada Mongabay
Indonesia.
Perjuangan menyelamatkan sumber air di karst Pegunungan Kendeng belum
usai. Karena, kasus ini dalam proses
banding. (BN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar