AAI Membangun Advokat Pejuang

Anis Fuadi (Pemimpin Redaksi Majalah TRIAS Politika)

Dengan motto ‘Membangun Advokat Pejuang’, Asosiasi Advokat Indonesia di bawah kepemimpinan Humphrey Djemat ingin menghapus persepsi negatif masyarakat pada profesi advokat. Setelah sukses dengan bantuan hukum cuma-cuma kepada TKI Bermasalah, kini pendampingan hukum diberikan kepada para pelaku dunia usaha kecil dan menengah (UKM).

Pandangan masyarakat pada profesi advokat berada dalam titik kritis karena dikonotasikan bagian dari mafia hukum. Citra buruk yang melekat pada profesi advokat harus dipulihkan.

Berangkat dari kesadaran keluarga besar Asosiasi Advokat Indonesia (AAI/Indonesian Bar Association), selaku Ketua Umum DPP AAI, Humphrey Djemat berupaya memulihkan nama baik profesi advokat melalui penguatan organisasi.

Menurut hemat Humphrey, rendahnya kepercayaan masyarakat pada profesi advokat akibat lemahnya kepedulian advokat kepada masyarakat, khususnya kalangan marjinal yang lemah secara struktural.

“Untuk mencapai keinginan itu, melalui AAI, para advokat harus mau dan mampu membangun hubungan dengan masyarakat, khususnya masyarakat marjinal pencari keadilan,” ungkap putra mendiang advokat kenamaan tanah air, Gani Djemat.

Selama ini, masyarakat menilai jasa advokat belum mampu menjangkau kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Padahal, imbuh Humphrey, UU Advokat telah menetapkan, setiap advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) kepada orang yang membutuhkannya.

“Namun, dalam praktiknya di lapangan, kondisi tersebut masih ‘jauh panggang dari api’, sehingga sulit sekali masyarakat mengapresiasi profesi advokat apabila amanat UU Advokat diabaikan atau tidak dijalankan sepenuhnya oleh para advokat,” cetus Pria kelahiran Jakarta, 17 Oktober 1956 ini.

Masih kata Humphrey, kondisi ini merupakan tantangan dan pekerjaan besar bagi AAI, untuk bisa mengorganisir dan mengakomodir dengan baik pelayanan bantuan hukum prodeo kepada masyarakat.

“Bahkan AAI harus tampil di muka sebagai pelopor dalam membela kasus-kasus yang menjadi perhatian luas masyarakat. Melalui organisasinya, setiap advokat harus peka dan tanggap serta tidak bisa berpangku tangan melihat kasus-kaus yang menimpa anak bangsa, seperti yang dialami para TKI. Ini komitmen kami sebagai advokat terhadap persoalan bangsa ini,” tekan peraih gelar LL.M dari Shoutern Methodist University, Dallas, USA (1988) ini.

Menteri Hukum & HAM, Dr. Amir Syamsuddin, SH, MH, dalam sambutannya di acara Rapimnas AAI, medio 2012, menyampaikan apresiasi tinggi pada kiprah AAI.

“AAI bukan hanya menyatakan komitmennya membantu masyarakat kecil tetapi juga menjalankannya, terbukti dengan keterlibatannya di Satgas TKI yang berhasil melepaskan 72 orang WNI/TKI dari ancaman hukuman mati. Kemudian bantuan hukum cuma-cuma kepada para TKI bermasalah selama tiga bulan penuh agar mereka mendapatkan klaim asuransinya,” ujar Menkumham.

Bangun advokat pejuang

Spirit advokat pejuang seperti yang ditunjukkan oleh advokat generasi pertama Indonesia, Humphrey menilai, hanya tampak secara parsial. Akibatnya, masyarakat menilai bahwa memakai jasa hukum advokat hanya bagi kalangan tertentu saja, yang mampu membayar. Advokat belum mampu menjangkau kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Niat dan ikhtiar AAI membangun advokat pejuang menemukan wahananya, pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada 5.889 orang TKI Bermasalah (TKIB), dengan membuka pos AAI di Balai Pendataan Kepulangan (BPK) TKIB di Selapanjang, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang-Banten, selama tiga bulan berturut-turut (Juni, Juli, dan Agustus 2012) dalam waktu 24 jam/hari, tanpa jeda sedikitpun.

“AAI berkomitmen membantu TKI yang mendapatkan perlakuan tidak manusiawi di luar dan di dalam negeri,” jelas mantan Juru Bicara dan Koordinator Advokasi Hukum dan Bantuan Litigasi Satgas TKI ini.

Setelah sukses dalam pendampingan hukum kepada TKIB, dengan tetap berlandaskan pada spirit, ‘Membangun Advokat Pejuang’, Humphrey Djemat membawa gerbong AAI melakukan pendampingan hukum kepada kalangan dunia Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Belum lama ini, DPP AAI telah menjalin kerja sama dengan KADIN dalam hal pemberian konsultasi dan pembelaan hukum kepada para pelaku UKM. Kata Humphrey, perjanjian AAI dengan KADIN ditujukan agar tercipta perlindungan dan kenyamanan bagi para pelaku UKM menjalankan usahanya.

Satu poin penting yang menjadi komitmen bersama antara DPP AAI dan pihak KADIN adalah menentang setiap bentuk suap dan Pungli. Dengan kesepakatan integritas itu, advokat AAI memakai cara-cara benar saat mengurus segala permasalahan hukum, seperti soal perijinan yang seringkali dihadapi oleh para pengusaha UKM.

“Advokat AAI dilarang keras menyuap berbagai pihak terkait. Kita akan menyelesaikan segala sesuatunya dengan cara profesional dan penuh kejujuran,” urai Humphrey Djemat, kandidat Doktor Hukum bidang Mediasi dari Pascasarjana Universitas Parahiyangan, Bandung ini.

Para pengusaha KADIN dan para advokat AAI telah mengikat komitmen tinggi untuk tidak melakukan suap. Apalagi, imbuh Humphrey, semua pengeluaran harus bersifat transaparan dan akuntabel.

Masih banyak lagi kegiatan DPP AAI ke depan, yang bersifat nasional mengedepankan karakter AAI sebagai advokat yang bersih dan berintegritas, serta sebagai advokat pejuang pembela kaum yang lemah, sesuai dengan motto AAI, “Membangun Advokat Pejuang”.

“Misalnya, program bantuan hukum dengan pembentukan Pusbakum AAI sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Apalagi, Menteri Hukum dan HAM, Bapak Amir Syamsuddin berkali-kali menyatakan keinginannya untuk membantu AAI dalam program bantuan hukum,” papar Humphrey.

Setelah bantuan hukum kepada TKI dan pelaku UKM, demikian Humphrey Djemat menuturkan, AAI akan memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada para petani, nelayan, dan bahkan buruh.

“AAI memiliki kemampuan dan pengalaman untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat marjinal karena AAI tersebar di penjuru negeri. Saat ini, AAI memiliki 6 DPD AAI, 113 DPC AAI, dan 9.000-an anggota tersebar di seluruh Indonesia.

Menyoal tentang Advokat Pejuang, Sekjen DPP AAI, Johnson Panjaitan, SH, senada dengan Humphrey Djemat bahwa advokat pejuang adalah advokat yang memang sungguh-sungguh setia membela masyarakat kecil.

“Kami yakin, keputusan kami benar. Setia membela masyarakat kecil, maka officium nobile itu akan datang. Popularitas AAI sekarang ini karena efek bukan karena maunya AAI,” tegas Johson Panjaitan.

“Untuk mewujudkan advokat pejuang di dalam tubuh AAI harus ada sinergitas antara pendidikan, kaderisasi, bantuan hukum, dan pengabdian. Dengan konsepsi ini, AAI tidak akan menjadi sekadar organisasi pengelola kursus pendidikan atau hanya legitimasi pendidikan advokat. AAI adalah kawah candradimuka, pencetak dan pembangun advokat-advokat muda bermental pejuang,” pungkas Humphrey Djemat penuh optimisme. (http://hukum.kompasiana.com)