Lembaga Bantuan Hukum (LBH) meminta kepada institusi Polri untuk menghentikan kasus yang menjerat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.
Kepala Bidang Pengembangan Hukum Masyarakat LBH, Agilfari, menyatakan kasus yang menjerat Bambang Widjojanto hanyalah rekayasa. Ia menilai tim penyidik serta Kabareskrim Polri menyalahi aturan dan harus diberi sanksi.
"Penyidik harusnya dikenakan sanksi karena tidak melakukan gelar perkara," ujar Agilfari di Gedung KPK, Sabtu (24/1/2015).
Selain itu, LBH juga meminta Presiden Joko Widodo memilih Kapolri baru dengan melibatkan KPK dan PPATK.
"Segera pilih Kapolri baru dan libatkan KPK serta PPATK. Lalu, bersih-bersih di tubuh Polri," ungkap Agilfari.
(http://news.okezone.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar